Isu Etika
Signifikan dalam dunia bisnis dan profesi
1. Benturan kepentingan
Pengaturan
tentang “benturan kepentingan” juga diatur dalam keputusan Ketua Bapepam Nomor
Kep-32/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan No IX.E.1 tentang Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu. “Benturan Kepentingan’ adalah perbedaan antara
kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur,
komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau dengan pihak terafiliasi dari
direktur, komisaris atau pemegang saham utama. “Perusahaan” yang dimaksud dalam
ketentuan ini adalah emiten atau perusahaan publik.
2. Etika dalam tempat kerja
Terdapat
banyak contoh dalam dunia perniagaan, pentadbiran, korporat, maupun di sekttor
kerajaan dan bukan kerajaan yang mengetengahkan peri pentingnya guna tenaga
profesional, kewujudan kode etika atau piawaian tingkah laku sering dikaitkan
dengan kekerapan salah laku yang rendah (Matthews, 1998; White, 1992;
Sabitha,1999). Ini bermakna dengan adanya garis panduan atau kode etika yang
piawai, ia sedikit sebanyak dapat bantu membendung gejala tingkah laku yang
tidak wajar di kalangan profesional tertentu dalam organisasi kerja.
Persoalan juga ditanya tentang
bagaimanakah etika kerja boleh dihayati oleh para pekerja. Adakah ia sedia
wujud dalam diri seseorang (nature) atau bolehkah ia dipelajari (nurture).
3. Aktivitas bisnis internasional – masalah budaya
Aktivitas
bisnis internasional telah meningkat secara spektakuler. Pasar terpanas sering
kali berada di negara lain, dan peluang di luar negeri lebih besar. Seiring
berkembangnya ketergantungan antar negara, jumlah persoalan domestik murni
semakin berkurang. Tren ini semakin meningkat. Organisasi yang menyepelekan
arena internasional--atau terjebak di dalamnya---akan terpinggirkan dalam
perdagangan. Peningkatan kesadaran global menjadi urusan uang yang paling
praktis. Solusi tradisional terhadap masalah kurangnya perencanaan antar budaya
di Amerika adalah menyewa warga asing untuk bernegosiasi dengan pihak asing.
Hasilnya adalah masih terjadinya perundingan lintas budaya yang tidak efektif,
walaupun sekarang terjadi di bagian dalam organisasi: anatara negosiator dengan
manajernya. Strategi ini menyisakan masalah berkelanjutan yang tak terpecahkan
bagi manajer Amerika.
4. Akuntabilitas Sosial
Akuntabilitas
sosial merupakan proses keterlibatan yang konstruktif antara warga negara
dengan pemerintah dalam memeriksa pelaku dan kinerja pejabat publik, politisi
dan penyelenggara pemerintah. Tujuan dari akuntabilitas sosial adalah sebagai
berikut :
1) Untuk mengukur dan
mengungkapkan dengan tepat seluruh biaya dan manfaat bagi masyarakat yang
ditimbulkan oleh berbagai aktivitas yang berkaitan dengan produksi perusahaan.
2) Untuk mengukur dan
melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungan mencakup financial
dan managerial social accounting, social auditing.
3) Untuk menginternalisir
biaya sosial dan manfaat sosial agar dapat menentukan suatu hasil yang relevan
dan sempurna yang merupakan keuntungan sosial suatu perusahaan.
4) Untuk maksimalisasi
kinerja akuntabilitas sosial harus menjalankan syarat pokok untuk pelaksanaan
akuntabilitas sosial, antara lain:
- Keberadaan Mekanisme yang
Menjembatani Hubungan antara Negara dan Masyarakat
Mekanisme ini mempunyai makna
strategis, sebab, pertukaran informasi, dialog dan negosiasi dapat dilakukan
oleh berbagai elemen baik dari negara maupun dari masyarakat melalui sejumlah
mekanisme tersebut. Contoh kongkret dari mekanisme yang menjembatani hubungan
antara negara dan masyarakat adalah keberadaan Dinas Komunikasi dan Informasi
dari setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota.
- Keinginan dan
Kapasitas dari Warga Negara dan Aktor-aktor Civil Society yang Kuat untuk
Secara Aktif Terlibat dalam Proses Akuntabilitas Pemerintah
Faktor ini sering kali
berbenturan dengan sejumlah persoalan seperti: fakta lemahnya elemen Civil
Society dan adanya pemikiran bahwa warga negara kurang berdaya.
- Keinginan dan
Kapasitas dari Politisi dan Birokrat untuk Mempertimbangkan Masyarakat
Banyak pengalaman yang
menunjukkan bahwa kepekaan politisi dan birokrat terhadap aspirasi masyarakat
dapat merubah pola interaksi antara negara dan masyarakat. Pada titik ini, pola
interaksi kedua elemen tersebut dapat semakin disinergikan sehingga terbentuk
sebuah pola interaksi yang bersifat timbal balik antara aktor-aktor yang
berasal dari negara maupunmasyarakat.
- Lingkungan yang Memungkinkan
Dalam dunia ekonomi dan
budaya, sebuah upaya perwujudan akuntabilitas sosial akan menjadi sia-sia
ketika lingkungan sosial dan ekonomi tidak menyediakan kesempatan bagi warga
negara untuk memperoleh akses partisipasi yang sama di kedua dunia tersebut.
5. Manajemen Krisis
Manajemen
krisis adalah respon pertama perusahaan terhadap sebuah kejadian yang dapat
merubah jalannya operasi bisnis yang telah berjalan normal. Artinya terjadi
gangguan pada proses bisnis ‘normal’ yang menyebabkan perusahaan mengalami
kesulitan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada, dan dengan demikian
dapat dikategorikan sebagai krisis.
Kejadian buruk dan krisis yang
melanda dunia bisnis dapat beragam bentuk. Mulai dari bencana alam seperti
Tsunami, musibah teknologi (kebakaran, kebocoran zat-zat berbahaya) sampai
kepada karyawan yang mogok kerja. Segala kejadian buruk dan krisis, berpotensi
menghentikan proses normal bisnis yang telah dan sedang berjalan, membutuhkan
penanganan yang segera (immediate) dari pihak manajemen. Penanganan yang segera
ini dikenal sebagai manajemen krisis (crisis management).
Terdapat enam aspek yang mesti
diperhatikan jika kita ingin menyusun rencana bisnis yang lengkap. Yaitu
tindakan untuk menghadapi :
1) Situasi darurat (emergency response),
2) Skenario untuk pemulihan dari bencana (disaster recovery),
3) Skenario untuk pemulihan bisnis (business recovery),
4) Strategi untuk
memulai bisnis kembali (business resumption), Menyusun rencana-rencana kemungkinan
(contingency planning), dan
Dalam menghadapi krisis
dibutuhkan kepemimpinan yang efektif. Sang pemimpin mesti mengetahui tujuan dan
strategi yang jelas untuk mengatasai krisis. Tentu harus dilandasi oleh rasa
optimisme terhadap penyelesaian krisis. Mintalah dukungan dari semua orang, dan
tunjukkan bahwa perusahaan mampu menghadapi krisis yang terjadi ini dengan
baik. Tenangkan hati mereka. Ajaklah seluruh anggota organisasi untuk terlibat
dalam mencari dan menjalani solusi krisis yang telah disusun bersama.
Sumber:
1. Hariyani,Iswi Serfianto.
2010. Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, Jakarta : Trans Media.
2. Melly Maulin
Purwaningwulan. 2011. Public Relations Dan Manajemen Krisis. Vol 11 No 2,
Bandung
3. Mustafa Kamal. 2014. Akuntabilitas
Sosial Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan. Aceh
4. Sabitha Marican. 2005.
Membentuk Suasana Kerja Positif, Kuala Lumpur: Utusan Publication.
Isu Etika
Signifikan dalam dunia bisnis dan profesi
1. Benturan kepentingan
Pengaturan
tentang “benturan kepentingan” juga diatur dalam keputusan Ketua Bapepam Nomor
Kep-32/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan No IX.E.1 tentang Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu. “Benturan Kepentingan’ adalah perbedaan antara
kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur,
komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau dengan pihak terafiliasi dari
direktur, komisaris atau pemegang saham utama. “Perusahaan” yang dimaksud dalam
ketentuan ini adalah emiten atau perusahaan publik.
2. Etika dalam tempat kerja
Terdapat
banyak contoh dalam dunia perniagaan, pentadbiran, korporat, maupun di sekttor
kerajaan dan bukan kerajaan yang mengetengahkan peri pentingnya guna tenaga
profesional, kewujudan kode etika atau piawaian tingkah laku sering dikaitkan
dengan kekerapan salah laku yang rendah (Matthews, 1998; White, 1992;
Sabitha,1999). Ini bermakna dengan adanya garis panduan atau kode etika yang
piawai, ia sedikit sebanyak dapat bantu membendung gejala tingkah laku yang
tidak wajar di kalangan profesional tertentu dalam organisasi kerja.
Persoalan juga ditanya tentang
bagaimanakah etika kerja boleh dihayati oleh para pekerja. Adakah ia sedia
wujud dalam diri seseorang (nature) atau bolehkah ia dipelajari (nurture).
3. Aktivitas bisnis internasional – masalah budaya
Aktivitas
bisnis internasional telah meningkat secara spektakuler. Pasar terpanas sering
kali berada di negara lain, dan peluang di luar negeri lebih besar. Seiring
berkembangnya ketergantungan antar negara, jumlah persoalan domestik murni
semakin berkurang. Tren ini semakin meningkat. Organisasi yang menyepelekan
arena internasional--atau terjebak di dalamnya---akan terpinggirkan dalam
perdagangan. Peningkatan kesadaran global menjadi urusan uang yang paling
praktis. Solusi tradisional terhadap masalah kurangnya perencanaan antar budaya
di Amerika adalah menyewa warga asing untuk bernegosiasi dengan pihak asing.
Hasilnya adalah masih terjadinya perundingan lintas budaya yang tidak efektif,
walaupun sekarang terjadi di bagian dalam organisasi: anatara negosiator dengan
manajernya. Strategi ini menyisakan masalah berkelanjutan yang tak terpecahkan
bagi manajer Amerika.
4. Akuntabilitas Sosial
Akuntabilitas
sosial merupakan proses keterlibatan yang konstruktif antara warga negara
dengan pemerintah dalam memeriksa pelaku dan kinerja pejabat publik, politisi
dan penyelenggara pemerintah. Tujuan dari akuntabilitas sosial adalah sebagai
berikut :
1) Untuk mengukur dan
mengungkapkan dengan tepat seluruh biaya dan manfaat bagi masyarakat yang
ditimbulkan oleh berbagai aktivitas yang berkaitan dengan produksi perusahaan.
2) Untuk mengukur dan
melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungan mencakup financial
dan managerial social accounting, social auditing.
3) Untuk menginternalisir
biaya sosial dan manfaat sosial agar dapat menentukan suatu hasil yang relevan
dan sempurna yang merupakan keuntungan sosial suatu perusahaan.
4) Untuk maksimalisasi
kinerja akuntabilitas sosial harus menjalankan syarat pokok untuk pelaksanaan
akuntabilitas sosial, antara lain:
- Keberadaan Mekanisme yang
Menjembatani Hubungan antara Negara dan Masyarakat
Mekanisme ini mempunyai makna
strategis, sebab, pertukaran informasi, dialog dan negosiasi dapat dilakukan
oleh berbagai elemen baik dari negara maupun dari masyarakat melalui sejumlah
mekanisme tersebut. Contoh kongkret dari mekanisme yang menjembatani hubungan
antara negara dan masyarakat adalah keberadaan Dinas Komunikasi dan Informasi
dari setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota.
- Keinginan dan
Kapasitas dari Warga Negara dan Aktor-aktor Civil Society yang Kuat untuk
Secara Aktif Terlibat dalam Proses Akuntabilitas Pemerintah
Faktor ini sering kali
berbenturan dengan sejumlah persoalan seperti: fakta lemahnya elemen Civil
Society dan adanya pemikiran bahwa warga negara kurang berdaya.
- Keinginan dan
Kapasitas dari Politisi dan Birokrat untuk Mempertimbangkan Masyarakat
Banyak pengalaman yang
menunjukkan bahwa kepekaan politisi dan birokrat terhadap aspirasi masyarakat
dapat merubah pola interaksi antara negara dan masyarakat. Pada titik ini, pola
interaksi kedua elemen tersebut dapat semakin disinergikan sehingga terbentuk
sebuah pola interaksi yang bersifat timbal balik antara aktor-aktor yang
berasal dari negara maupunmasyarakat.
- Lingkungan yang Memungkinkan
- Lingkungan yang Memungkinkan
Dalam dunia ekonomi dan
budaya, sebuah upaya perwujudan akuntabilitas sosial akan menjadi sia-sia
ketika lingkungan sosial dan ekonomi tidak menyediakan kesempatan bagi warga
negara untuk memperoleh akses partisipasi yang sama di kedua dunia tersebut.
5. Manajemen Krisis
5. Manajemen Krisis
Manajemen
krisis adalah respon pertama perusahaan terhadap sebuah kejadian yang dapat
merubah jalannya operasi bisnis yang telah berjalan normal. Artinya terjadi
gangguan pada proses bisnis ‘normal’ yang menyebabkan perusahaan mengalami
kesulitan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada, dan dengan demikian
dapat dikategorikan sebagai krisis.
Kejadian buruk dan krisis yang
melanda dunia bisnis dapat beragam bentuk. Mulai dari bencana alam seperti
Tsunami, musibah teknologi (kebakaran, kebocoran zat-zat berbahaya) sampai
kepada karyawan yang mogok kerja. Segala kejadian buruk dan krisis, berpotensi
menghentikan proses normal bisnis yang telah dan sedang berjalan, membutuhkan
penanganan yang segera (immediate) dari pihak manajemen. Penanganan yang segera
ini dikenal sebagai manajemen krisis (crisis management).
Terdapat enam aspek yang mesti
diperhatikan jika kita ingin menyusun rencana bisnis yang lengkap. Yaitu
tindakan untuk menghadapi :
1) Situasi darurat (emergency response),
2) Skenario untuk pemulihan dari bencana (disaster recovery),
3) Skenario untuk pemulihan bisnis (business recovery),
4) Strategi untuk
memulai bisnis kembali (business resumption), Menyusun rencana-rencana kemungkinan
(contingency planning), dan
Dalam menghadapi krisis
dibutuhkan kepemimpinan yang efektif. Sang pemimpin mesti mengetahui tujuan dan
strategi yang jelas untuk mengatasai krisis. Tentu harus dilandasi oleh rasa
optimisme terhadap penyelesaian krisis. Mintalah dukungan dari semua orang, dan
tunjukkan bahwa perusahaan mampu menghadapi krisis yang terjadi ini dengan
baik. Tenangkan hati mereka. Ajaklah seluruh anggota organisasi untuk terlibat
dalam mencari dan menjalani solusi krisis yang telah disusun bersama.
Sumber:
1. Hariyani,Iswi Serfianto.
2010. Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, Jakarta : Trans Media.
2. Melly Maulin
Purwaningwulan. 2011. Public Relations Dan Manajemen Krisis. Vol 11 No 2,
Bandung
3. Mustafa Kamal. 2014. Akuntabilitas
Sosial Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan. Aceh
4. Sabitha Marican. 2005.
Membentuk Suasana Kerja Positif, Kuala Lumpur: Utusan Publication.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar