Selasa, 23 Januari 2018

ISU ETIKA SIGNIFIKAN DALAM DUNIA BISNIS DAN PROFESI

Isu Etika Signifikan dalam dunia bisnis dan profesi

1.   Benturan kepentingan
Pengaturan tentang “benturan kepentingan” juga diatur dalam keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-32/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan No IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. “Benturan Kepentingan’ adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau dengan pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama. “Perusahaan” yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah emiten atau perusahaan publik.
2.   Etika dalam tempat kerja
Terdapat banyak contoh dalam dunia perniagaan, pentadbiran, korporat, maupun di sekttor kerajaan dan bukan kerajaan yang mengetengahkan peri pentingnya guna tenaga profesional, kewujudan kode etika atau piawaian tingkah laku sering dikaitkan dengan kekerapan salah laku yang rendah (Matthews, 1998; White, 1992; Sabitha,1999). Ini bermakna dengan adanya garis panduan atau kode etika yang piawai, ia sedikit sebanyak dapat bantu membendung gejala tingkah laku yang tidak wajar di kalangan profesional tertentu dalam organisasi kerja.
Persoalan juga ditanya tentang bagaimanakah etika kerja boleh dihayati oleh para pekerja. Adakah ia sedia wujud dalam diri seseorang (nature) atau bolehkah ia dipelajari (nurture).

3.   Aktivitas bisnis internasional – masalah budaya
Aktivitas bisnis internasional telah meningkat secara spektakuler. Pasar terpanas sering kali berada di negara lain, dan peluang di luar negeri lebih besar. Seiring berkembangnya ketergantungan antar negara, jumlah persoalan domestik murni semakin berkurang. Tren ini semakin meningkat. Organisasi yang menyepelekan arena internasional--atau terjebak di dalamnya---akan terpinggirkan dalam perdagangan. Peningkatan kesadaran global menjadi urusan uang yang paling praktis. Solusi tradisional terhadap masalah kurangnya perencanaan antar budaya di Amerika adalah menyewa warga asing untuk bernegosiasi dengan pihak asing. Hasilnya adalah masih terjadinya perundingan lintas budaya yang tidak efektif, walaupun sekarang terjadi di bagian dalam organisasi: anatara negosiator dengan manajernya. Strategi ini menyisakan masalah berkelanjutan yang tak terpecahkan bagi manajer Amerika.
4.  Akuntabilitas Sosial
Akuntabilitas sosial merupakan proses keterlibatan yang konstruktif antara warga negara dengan pemerintah dalam memeriksa pelaku dan kinerja pejabat publik, politisi dan penyelenggara pemerintah. Tujuan dari akuntabilitas sosial adalah sebagai berikut :
1) Untuk mengukur dan mengungkapkan dengan tepat seluruh biaya dan manfaat bagi masyarakat yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas yang berkaitan dengan produksi perusahaan.
2) Untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungan mencakup financial dan managerial social accounting, social auditing.
3) Untuk menginternalisir biaya sosial dan manfaat sosial agar dapat menentukan suatu hasil yang relevan dan sempurna yang merupakan keuntungan sosial suatu perusahaan.
4) Untuk maksimalisasi kinerja akuntabilitas sosial harus menjalankan syarat pokok untuk pelaksanaan akuntabilitas sosial, antara lain:
- Keberadaan Mekanisme yang Menjembatani Hubungan antara Negara dan Masyarakat
Mekanisme ini mempunyai makna strategis, sebab, pertukaran informasi, dialog dan negosiasi dapat dilakukan oleh berbagai elemen baik dari negara maupun dari masyarakat melalui sejumlah mekanisme tersebut. Contoh kongkret dari mekanisme yang menjembatani hubungan antara negara dan masyarakat adalah keberadaan Dinas Komunikasi dan Informasi dari setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota.
-  Keinginan dan Kapasitas dari Warga Negara dan Aktor-aktor Civil Society yang Kuat untuk Secara Aktif Terlibat dalam Proses Akuntabilitas Pemerintah
Faktor ini sering kali berbenturan dengan sejumlah persoalan seperti: fakta lemahnya elemen Civil Society dan adanya pemikiran bahwa warga negara kurang berdaya.
-  Keinginan dan Kapasitas dari Politisi dan Birokrat untuk Mempertimbangkan Masyarakat
Banyak pengalaman yang menunjukkan bahwa kepekaan politisi dan birokrat terhadap aspirasi masyarakat dapat merubah pola interaksi antara negara dan masyarakat. Pada titik ini, pola interaksi kedua elemen tersebut dapat semakin disinergikan sehingga terbentuk sebuah pola interaksi yang bersifat timbal balik antara aktor-aktor yang berasal dari negara maupunmasyarakat.
-  Lingkungan yang Memungkinkan
Dalam dunia ekonomi dan budaya, sebuah upaya perwujudan akuntabilitas sosial akan menjadi sia-sia ketika lingkungan sosial dan ekonomi tidak menyediakan kesempatan bagi warga negara untuk memperoleh akses partisipasi yang sama di kedua dunia tersebut.
5.  Manajemen Krisis
Manajemen krisis adalah respon pertama perusahaan terhadap sebuah kejadian yang dapat merubah jalannya operasi bisnis yang telah berjalan normal. Artinya terjadi gangguan pada proses bisnis ‘normal’ yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada, dan dengan demikian dapat dikategorikan sebagai krisis.
Kejadian buruk dan krisis yang melanda dunia bisnis dapat beragam bentuk. Mulai dari bencana alam seperti Tsunami, musibah teknologi (kebakaran, kebocoran zat-zat berbahaya) sampai kepada karyawan yang mogok kerja. Segala kejadian buruk dan krisis, berpotensi menghentikan proses normal bisnis yang telah dan sedang berjalan, membutuhkan penanganan yang segera (immediate) dari pihak manajemen. Penanganan yang segera ini dikenal sebagai manajemen krisis (crisis management).
Terdapat enam aspek yang mesti diperhatikan jika kita ingin menyusun rencana bisnis yang lengkap. Yaitu tindakan untuk menghadapi :
      1) Situasi darurat (emergency response),
      2) Skenario untuk pemulihan dari bencana (disaster recovery),
      3) Skenario untuk pemulihan bisnis (business recovery),
  4) Strategi untuk memulai bisnis kembali (business resumption), Menyusun rencana-rencana  kemungkinan (contingency planning), dan
Dalam menghadapi krisis dibutuhkan kepemimpinan yang efektif. Sang pemimpin mesti mengetahui tujuan dan strategi yang jelas untuk mengatasai krisis. Tentu harus dilandasi oleh rasa optimisme terhadap penyelesaian krisis. Mintalah dukungan dari semua orang, dan tunjukkan bahwa perusahaan mampu menghadapi krisis yang terjadi ini dengan baik. Tenangkan hati mereka. Ajaklah seluruh anggota organisasi untuk terlibat dalam mencari dan menjalani solusi krisis yang telah disusun bersama.

Sumber:
1. Hariyani,Iswi Serfianto. 2010. Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, Jakarta : Trans Media.
2. Melly Maulin Purwaningwulan. 2011. Public Relations Dan Manajemen Krisis. Vol 11 No 2, Bandung
3. Mustafa Kamal. 2014. Akuntabilitas Sosial Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan. Aceh
4. Sabitha Marican. 2005. Membentuk Suasana Kerja Positif, Kuala Lumpur: Utusan Publication.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar